DEMOKRASI TERPIMPIN ALA INDONESIA

PRESIDEN SOEKARNO
PRESIDEN SOEKARNO

A. Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Munculnya periode Demokrasi Terpimpin dilatar belakangi oleh kondisi perpolitikan dunia yaitu pada masa Perang Dingin dimana dunia terbagi dua negara superpower. Blok Barat dibawah pimpinan Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya, sedangkan Blok Timur dibawah pimpinan Uni Soviet dengan ideologi sosialis komunisnya. Kedua Blok ini saling tarik-menarik pengaruh ideologi, dan sebagai negara ketiga yang dipandang dunia ketika itu, Indonesia dijadikan ajang perebutan antara Blok Barat dan Blok Timur. Pada akhirnya Indonesia lebih cenderung ke Blok Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya rasa sentimen terhadap Barat yang dianggap sebagai negara yang imperialis, dan sambutan negara-negara Blok Timur yang hangat dibandingkan dengan negara-negara Blok Barat. Faktor lainnya adalah ditolaknya permintaan bantuan ekonomi Presiden Soekarno oleh Amerika Serikat untuk bantuan pembangunan ekonomi Indonesia. Akibatnya Presiden Soekarno meminta bantuan terhadap Uni Soviet. Hal ini juga mengubah persepsi Presiden Soekarno bahwa penerapan demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi liberal dianggap sebagai produk barat yang membawa Indonesia ke dalam perpecahan karena seringnya berganti kabinet.

Selain itu, kondisi dalam negeri dipicu oleh kegagalan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Kegagalan itu disebabkan adanya perbedaan pandangan anggota Konstituante dengan presiden tentang tata cara dan pelaksanaan tugas Konstituante. Perbedaan ini dipicu oleh semakin lebarnya perpecahan diantara partai politik. Perpecahan partai politik ini menyebabkan seringnya pergantian kabinet yang menyebabkan kekacauan stabilitas nasional. Banyak terjadi pergolakan-pergolakan di daerah-daerah yang tidak puas terhadap pemerintahan pusat. Seperti DI/TII, dan PRRI/Permesta.

Di tengah krisis seperti inilah Presiden Soekarno muncul dengan konsepsi “demokrasi terpimpin”, suatu langkah menuju bentuk pemerintahan yang otoriter dibawah kehendak Presiden Soekarno. Namun konsepsi ini ditolak oleh Konstituante. Seiring berjalannya waktu kondisi politik Indonesia tidak juga stabil sehingga membuat Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan dukungan dari angkatan bersenjata.

B.Dampak Demokrasi Terpimpin Terhadap Indonesia

Setelah Sukarno mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 maka Indonesia memasuki babak baru dalam Sejarah. Dekrit Presiden menandai berdirinya rezim Demokrasi Terpimpin atau istilah lainnya adalah orde lama. Demokrasi Terpimpin didominasi oleh kehendak Presiden Soekarno, walaupun prakarsa pelaksanaannya diambil bersama-sama dengan pimpinan angkatan bersenjata. Banyak pengamat yang menganggap Presiden Soekarno sebagai diktator ulung. Dia adalah ahli manipulator rakyat daan manipulator lambang-lambang. Dia dapat berpidato dengan mudah di depan khalayak ramai.

Dalam pelaksaaan Demokrasi Terpimpin terjadi banyak pelanggaran terhadap UUD 1945. Dari pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup sampai penetapan pidatonya sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam pidatonya pada hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang beberapa bulan kemudian dikenal dengan Manipol (manifesto politik).

Presiden Soekarno menyerukan untuk dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial, dan pelengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi yang berkelanjutan. Pada tahun 1960 kaidah yang samat semakin rumit karena ditambahkannya kata USDEK yang merupakan singkatan dari UUD 1945, Sosialis-Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

Manipol-USDEK diperkenalkan di segala tingkat pendidikan dan pemerintahan, dan pers diharuskan mendukungnya. Penyebaran ideologi Manipol-USDEK ini menyebar sampai pelosok pegunungan. Bagi redaktur yang tidak mendukungnya, maka surat kabar mereka dilarang terbit seperti redaktur yang pro-Masyumi dan PSI. Antara tahun 1959—1961 terjadi penurunan sepertiganya, dari 1.039.000 eksemplar untuk 90 surat kabar menjadi 710.000 eksemplar untuk 65 surat kabar.

 Penerapan Manipol-USDEK menimbulkan banyak kekacauan tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga terhadap kebudayaan. Dalam bidang ekonomi pemerintah mengambil kebijakan mendevaluasi mata uang rupiah sebesar 75 % pada tanggal 25 Agustus 1858. Semua uang kertas Tp. 500,00 dan Rp. 1000,00 diturunkan menjadi sepersepuluhnya, dan deposito-deposito bank yang besar jumlahnya dibekukan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s