SEJARAH AWAL PERS DI INDONESIA

Surat kabar di Hindia Belanda pertama kali muncul pada tahun 1744 saat pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff dengan nama Bataviasche Nouvelles, dimana hanya bertahan selama dua tahun. Kemunculan surat kabar itu diikuti dengan munculnya sura kabar resmi pemerintah pada abad 19, yaitu Bataviasche Kolonial Courant, pada masa Inggris berganti menjadi Java Government Gazette, lalu saat kembali ke Belanda lagi berganti menjadi Javasche Courant. Ide tentang pers bebas sendiri, yang cukup mengejutkan pejabat-pejabat pemerintah, muncul tahun 1848, saat pendeta Van Hoevell mencantumkan kebebasan pers sebagai hal pertama dan penting dalam programnya. Mesin cetak sendiri pertama kali masuk ke Hindia Belanda pada abad 19, dibawa oleh W. Bruining dari Rotterdam, tapi dia diperlakukan seperti orang yang menderita sakit keras, dia disuruh kembali lagi ke Belanda dengan biaya pemerintah atau mesin cetaknya tidak diijinkan untuk dipakai.

 Secara umum, pada abad 19 ini, pemerintah kolonial cenderung melakukan sensor ketat terhadap surat kabar yang ada. Pemerintah kolonial di Hindia Belanda ini memerintah secara otoriter dan bersistem kasta, sehingga ditakutkan suatu media massa yang muncul dan mengeluarkan pendapat umum akan merusak tatanan yang sudah ada. Penyensoran itu bahkan dilakukan terhadap Javasche Courant, dimana Gubernur Jenderal pada saat itu meminta agar surat-surat pos dari Belanda dikirim dulu ke Bogor untuk kemudian dipilih berita-berita yang cocok untuk dimuat oleh Javasche Courant. Redaktur Javasche Courant saat itu memang mengusahakan agar berita-berita dari Belanda langsung dikirim lewat pos kepadanya, sehingga kadang pembaca Javasche Courant tahu lebih dulu berta-berita dari Belanda dibanding Gubernur Jenderal.

Setelah dibawanya mesin cetak ke Hindia Belanda, surat kabar juga mulai bertumbuh di Hindia Belanda. Di Betawi muncul Java Bode, Het Algemeen Dagblad vor Nederlandsch Indie, dan Bataviaasch Handelsblad. Di Semarang muncul De Locomotief. Di Surabaya muncul Soerabajaasch Handelsblad. Di Bandung muncul De Preanger Bode. Di Yogyakarta muncul Mataram. Di Sumatera sendiri muncul Deli Courant, Sumatra Post (di Deli), Sumatra Bode, De Padanger (di Padang), Nieuws en Advertentie blad vor de Residentie Palembang, Djambi en Banka (di Palembang), dan Nieuws en Advertentie blad voor Atjeh en Onderhoorigheden (di Aceh). Di luar Jawa dan Sumatra juga muncul surat kabar lain, yaitu Makassaarsche Courant (di Makasar), dan Bandjarmasingsch Nieuwsblad (di Kalimantan Selatan dan Timur).

Adanya praktek sensor yang diberlakukan pemerintah kolonial membuat surat kabar Belanda pada abad 19 ini kebanyakan berhaluan politik netral. Hanya ada sedikit surat kabar yang berhaluan dengan kebijakan pemerintah kolonial, seperti majalah Bondsbland yang merupakan pembawa suara Indische Bond, yaitu perkumpulan kaum Indo-Belanda yang memperjuangkan Hindia Belanda sebagai tanah air mereka dan perlakuan yang sama dalam bidang politik. Ada juga Java Post, yang merupakan mingguan Katolik, yang membela kepentingan agama Katolik yang saat itu diabaikan di Hindia Belanda. Lalu ada juga majalah Jong Indie yang berusaha merintis jalan ke arah ercapainya dasar-dasar politik baru untuk memasuki abad 20 di Hindia Belanda.

Akibat dari situasi ini, maka muncul ungkapan bagi para wartawan pada abad 19 ini, yaitu ”Seorang redaktur surat kabar di daerah jajahan ini selalu bekerja dengan satu kakinya di penjara”. Alasan dari ungkapan ini adalah adanya tuntutan pengadilan terhadap para wartawan dari pemerintah kolonial karena menuliskan apa yang ada di pikirannya, dimana tuntutan ini berupa hukuman badan dan ancaman pembuangan. Hal ini juga merupakan perjuangan untuk kebebasan pers, dimana hal itu memang agak sulit dicapai karena memang kebijakan pemerintah kolonial memang keras mengenai kebebasan pers.

Keadaan akan berbeda pada abad 20, dimana terjadi banyak perubahan dalam masyarakat dan ekonomi. Pada awal abad 20 ini, penanam modal Belanda melihat banyak kesempatan untuk berinvestasi di Hindia Belanda, tapi pemerintah kolonial tidak mampu menyediakan prasarana dan birokrasinya kurang efisien, sehingga banyak surat kabar swasta yang mengecam kebijakan pemerintah kolonial. Selain mengecam, muncul juga beberapa surat kabar yang bermuatan politik etis, seiring munculnya gerakan politik etis di Belanda pada akhir abad 19. Hal ini terlihat dengan munculnya Douwess Dekker sebagai redaktur Bataviaasch Niewsblad yang mengungkap sistem partikulir tanah dari pemerintah kolonial yang terbukti menimbulkan masalah, lalu dia juga mendirikan Indische Partij di Bandung pada tahun 1912 dan rumahnya menjadi tempat perkumpulan mahasiswa-mahasiswa STOVIA. Ada juga De Locomotief di Semarang yang membawa politik etis, dimana mengusahakan kemakmuran penduduk lokal, yang didukung oleh gabungan perusahaan perdagangan impor tapi ditolak oleh para eksportir dan kantor-kantor administrasi perkebunan yang lebih suka membaca Soerabajaasch Handelsblad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s